Pembatasan peredaran sepeda motor di area dalam Jakarta menggunakan sistem muncul lagi usai wacana kebijakan ini terakhir dibicarakan pada 2020 lalu.
Kali ini wacana ganjil genap motor Jakarta dihembuskan Kapolri Listyo Sigit Prabowo pada akhir bulan lalu saat berbicara dalam tempat acara Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-68.
Saat itu Listyo menyatakan pihaknya sudah menyiapkan langkah proaktif untuk perbaikan kualitas udara ibu kota yang mana yang disebut dikatakan kebanyakan berasal dari kendaraan bermotor. Ganjil genap motor diharapkan sanggup cuma membantu hal itu.
“Kita berikan fasilitas-fasilitas ganjil genap tak berlaku untuk menggunakan motor listrik lalu mobil listrik. Sekarang motor (bensin) masih bebas, masih bebas ganjil genap. Tapi suatu saat ini tolong dipikirkan (ganjil-genap motor), sebab memang 67 persen emisi kendaraan bermotor menyebabkan polusi,” ujar Listyo dalam siaran daring.
Menurut Listyo emisi gas buang dari kendaraan akan datang berkurang bila warga menggunakan kendaraan listrik. Sementara itu pemanfaatan kendaraan berbahan bakar dibatasi.
Dia menyebut polusi udara paling besar disumbangkan kendaraan bermotor, sedangkan sisanya dari industri manufaktur.
Pada 2020 lalu Pemerintah Provinsi DKI pernah mengeluarkan wacana ganjil genap untuk motor. Ketika itu landasannya adalah menekan mobilitas warga yang dimaksud meningkat ketika situasi masih pandemi Covid-19.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada Senin (9/10) menjelaskan calon memikirkan wacana ganjil genap motor.
“Kita akan dipikirkan. Semua itu harus dikaji bersama dengan Direktorat Lalu Lintas/ Ditlantas Polda Metro Jaya,” kata Heru pada Gedung DPRD DKI Jakarta, diberitakan Antara.
Sedangkan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan perlu ada kajian lebih lanjut besar lanjut sebelum menerapkan kebijakan itu.
“Usulan itu kami akan kaji tambahan besar lanjut secara komprehensif,” ujar Syafrin.
